Jangan Berhenti Belajar


ELITE TANDINGAN DAN GERAKAN MASSA DI KALIMANTAN TENGGARA BAGIAN SELATAN PADA ABAD XIX
Agustus 11, 2008, 2:35 am
Filed under: Sejarah

ABSTRAK

 

                Dalam pengkajian kritis tentang Perang Banjar pada Abad XIX  ternyata perang itu dimulai oleh gerakan massa  dipimpin oleh para elite tandingan yang berada jauh di luar ibukota kerajaan. Para elite tandingan melalui pengkajian duduk dan kumpulan tarekat serta identitas yang sama dengan petani memudahkan ia mengkontrol dan memobilisasi massa.

                Para elite tandingan mengetahui , bahwa  kolonial telah mempurukkan nilai-nilai tradisional dalam masyarakatnya. Para elite tandingan  menyadari bahwa situasi itu harus segara dikembalikan  lagi dan ia berharap akan membangun kejayaan-kejayaan masa lalu dengan cara awal melakukan gerakan radikal. Harapan romantis revolusioner dari para elite tandingan dapat dikatakan  cita-cita cultural ketimbang  cita-cita politik .

                Dari hasil kajian sejarah, bahwa latar belakang religio kultural dan struktur sosial ,  dan terpuruknya nilai-nilai tradisional dampak dari ekspansi kolonial dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan social telah memunculkan para  elite tandingan dan massanya untuk menyulut gerakan radikaldi Kalimantan Tenggara bagian Selatan pada Abad XIX.

 

Kata kunci: elite tandingan, gerakan massa, Kalimantan Tenggara bagian Selatan

 

PENDAHULUAN

 

                Dalam masyakat tradisional kepemimpinan berakar pada struktur sosial yang tertata berdasarkan keturunan, kekayaan dan status ( Sartono, 1988:226). Kepemimpinan model ini terdapat pada kepala negara tradisional dan  para aristocrat yang merangkap sebagai kelas pemerintah  disebut elite politik.  Kepala negara merupakan keturunan, penjelmaan atau pengantara dewa-dewa (Balandier, 1986:66). Kepala negara walaupun diyakini sebagai keturunan dewa, tetapi ia tidak dapat  berhubungan langsung dengan anggota masyarakatnya. Untuk itu diperlukam aparat birokrasi  atau elit politik yang berperan sebagai penghubung antara raja dengan rakyatnya. Para elite politik berperan sebagai penjaga kehidupan bersama  mengembangkan suasana penuh kegaiban dan mistik yang berakar dalam jarak sosial, perbedaan dan hirarki ( Keller, 1984: 220). Sebagai elite politik mereka berdomisili di ibukota negara sebab sistem wewenang politik berpusat di situ.

 kharisma atau ketuahan sesuai dengan pandangan magis religuis masyarakat pendukungnya. Di Kalimantan Tenggara bagian Selatan , mereka adalah para tuan guru, haji, tetuha kampung dan Kebalikannya dari ibukota terdapat kampung. Pada tataran  kampung terdapat juga para elite yang disebut elite pedesaan.  Elit pedesaan dapat juga disebut sebagai elite tandingan  atau counter elite (Sartono,1988:233) sangat dituruti oleh orang kampung karena diyakini memiliki para ulama. Para elite tandingan mempunyai profesi yang sama dengan rakyat jelata (krucak bihi) yaitu petani. Kesamaan profesi dan menyandang predikat sebagai tuan guru memungkinkan para elite tandingan mudah berkomonikasi dengan rakyat. Melalui  pengkajian duduk dan tarekatnya para elite pedesaan mempunyai kontrol dan mudah memobilisasi pengikutnya.

 Para  elit tandingan selalu muncul sebagai pemimpin dalam setiap perlawananan social dengan tujuan  untuk merubah tatanan yang dianggap sebagi penyebab   beratya beban social, ekonomi dan politik yang harus dipikuloleh para pengikutnya. .Sikap pionir sebagai agen perubahan yang terdapat pada pribadi para elite tandingan , khususnya di kalimantan Tenggara bagian Selatan pada abad XIX memunculkan pertanyaan mengenai  tempat tradisi dalam menentukan sifat keradikalan massa terhadap seruan para elite tandingan. Bagaimana cara para elite tandingan merekrut massa? Apakah hal ini disebabkan oleh kemampuan pribadi para elite tandingan, ataukah ia memang merupakan produk dari tradisi yang memungkinkan massa siap memberikan reaksi terhadap seruannya?

Untuk menjawab pertanyaan itu perlu dicermati latar belakang religio-kultural dan struktur social tradisionalnya.

 

MASYARAKAT TRADISIONAL

a.       Latar Belakang religio Kultural

Menurut Kulke (Vida, 2002:1), formasi negara di Asia Tenggara terjadi dalam tiga fase, yaitu negara suku, negara awal dan negara kerajaan. Di Kalimatan Tenggara bagian selatan sekitar abad XIV sampai abad XI menurut  sumber seperti cerita rakyat, hikayat, dan surat-surat perjanjian antara penguasa lokal dengan Inggris dan Belanda telah mengilustrasikan tentang tiga fase formasi negara dengan baik. Menurut tradisi lisan Orang Dayak Maanyan berbentuk nyanyian  (wadian ) mereka sudah memiliki  negara suku bernama Nan Sarunai yang kemudian runtuh akibat serangan dari Majapahit. Fase kedua muncul Negara Dipa  kemudian diteruskan oleh negara Daha. Fase ketiga adalah  kerajaan Banjarmasin yang dikatagorikan ke dalam kerajaan pinggiran atau pantai bercorakan perdagangan. Sejak saat itu, Banjarmasin sebagai ibukota kerajaan (city state) berfungsi pula sebagai kota perdagangan (market city). Dari ketiga fase tentang formasi negara, terdiskripsikan suatu proses perubahan dari kehidupan masyarakat tradional lama   berfaham terhadap agama nenek moyang (kaharingan), ke Hindu  kemudian ke masyarakat   tradisional  baru  berbasis  Islam sebagai agamanya.

Seiring dengan munculnya kerajaan Banjarmasin, merkantalisme Eropa yang didukung oleh kekuatan militer sedang berekspansi ke seluruh dunia khususnya ke perairan nusantara (Kuntowijoyo, 1991: 23). Adanya ekspansi merkantalisme Eropa, kerajaan Banjarmasin dan kerajaan lain yang bercorakan perdagangan  merasakan imbasnya, sehingga berdampak memudarnya semangat perdagangan mereka..

Memudarnya kerajaan Banjarmasin dengan corak pedagangannya, terlihat ketika ibukota kerajaan Banjar pada abad XVII dipindahkan  dari Banjarmasin ke Martapura, ditambah dengan adanya intrik politik  dalam istana, sehingga memudahkan  masuknya merkantalisme Eropa yang diwakili Belanda ke dalam kehidupan politik di  istana Banjar.

Konfigurasi antara merkantalisme  Eropa  yang berubah menjadi kolonialisme dan terdapatnya intrik politik di lingkungan istana inilah yang menjadi latar belakang histories sepanjang  abad  XVII, XVIII, XIX  di kerajaan Banjarmasin. Secara ekonomis kerajaan Banjar mengalami proses petanisasi ( peasantization). Secara simbolik dan cultural, dapat diartikan, bahwa kerajaan Banjar pada awalnya memiliki etos perdagangan pedagang yang mobil dan bercorak urban berubah menjadi mentalitas petani yang statis dengan sistem ekonomi patrimonial feodal.

Di atas telah diwartakan, bahwa kerajaan Banjar adalah identik dengan Islam yang urban ( abad XVI, XVII, XVIII ). Hal itu dibukikan dengan munculnya beberapa ulama Islam yang kondang. Salah satunya adalah  Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (1710-1812) seorang akhli fiqih dan tasawuf.( Steenbrink, 1984: 94). Karyanya yang sangat monumental adalah kitab  Sabilal Muhtadin. Selain ulama adalah para tuan guru, yang umumnya  adalah para murid dari Syekh Muhammad Al Banjari. Mereka  tersebar di pelosok kampung untuk melakukan  dakwah agama,  mengajarkan Al-Qur an, Sunnah Rasul dan jalan agar dicintai oleh Allah. Paling tidak  mereka mengajarkan apa yang harus dilakukan apabila mereka mengalami keterhimpitan akibat kedholiman penguasa , sehingga mereka rela mati di jalan Allah apabila adat istiadat dan agama dirusak oleh kekuatan asing.  

  Kerajaan Banjarmasin walaupun  berbasiskan agama Islam akan tetapi keyakinan terhadap kepercayaan lama (pra Islam ) masih terdapat di kalangan masyarakat. Menurut Alfani Daud ( Anis, 2001: 92)    pada hakekatnya kepercayaan lama itu mengandung  keyakinan tentang keunggulan kelompok kerabat  (bubuhan) dan tokohnya.  Kekharismaan ( ketuahan) dari tokoh panutannya merasuk ke dalam raga para pendukungnya, sehingga  ia  dikeramatkan. Kepatuhan  terhadap kekeramatan  sang tokoh sampai ia wafat. Setelah  wafat, ia dimitoskan menjadi tokoh di dunia gaib  yang diyakini berfungsi  untuk menjaga keseimbangan kosmos , sehingga tradisi tetap terjaga. Selain itu, masih terdapat kepercayaan terhadap mahluk-mahluk halus penghuni hutan, danau,  rawa tertentu ang disebut datu sebagai cikal bakal suatu kelompok kerabat tertentu (bubuhan). Mahluk gaib lainnya yang masih diyakini adalah mahluk yang  berada di bawah permukaan air berbentuk ular disebut dengan nama Tambun

Kepercayaan terhadap keberadaan roh nenek moyang yang diyakini oleh masyarakat  pada masa itu memang bertentangan dengan agama Islam , akan tetapi keyakinan itu adalah warisan leluhur yang diwariskan dan diyakini  mempunyai fungsi penting  dalam  menjaga keseimbangan  social di kampung maka harus dipertahankan oleh mereka.

Keyakinan  terhadap roh leluhur  untuk menjaga keseimbangan diwujudkan melalui upacara-upacara (spirit cult). Misalnya upacara aruh tahun yang dilaksanakan satu  tahun sekali agar salah seorang anggota keluarganya tidak terkena sangsi gaib dari para datuk. Upacara bapalas padang merupakan upacara yang dilakukan oleh para petani agar tanaman tidak digangu oleh mahluk halus.

Selain itu, mereka meyakini tentang  jimat dan senjata yang mempunyai panas dan dingin, minyak  sakti yang membuat orang menjadi tidak mempan terkena senjata Penggunaan jimat  dan  benda-benda  yang dianggap mem\iliki  kesaktian diyakini dapat memberikan perlindungan rohani, mendorong keberanian, dan tidak mempan terkena senjata (taguh). Dengan demikian masyarakat telah terkondisikan untuk men jadi militan dalam rangka realita yang sedang menderanya

.

 

ntu oleh juru tulis, dan panakawan atau panggerak, penghulu dan  tetuha kampung (orang yang dituakan), kepala hutan( orang yang bertugas mengurus suatu tan tertentu),  kepala padang( jabatan seseorang yang bertugas mengurus daerah pertanian pada wilayah pangerak), kepala handil (orang yang bertugas  atas penguasaan sebuah sungai)(Idwar,et.al 1989:48-49), selain menata kampung secara tradisi ia juga beb.. Struktur  Sosial

                Sebelum kedatangan orang Eropa  ke  wilayah Kalimantan Tenggara bagian Selatan, Banjarmasin sebagai ibukota istana (palace city) kerajaan Banjar berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan  berperan juga sebagai kota dagang (market city), memerintah seorang kepala negara bergelar sultan. Sultan bertindak sebagai khalifah untuk memimpin rakyat yang berada di sekitarnya dan merangkap sebagai kepala seluruh kelompok social ( tetuha bubuhan raja-raja) yang berdomisili di wilayah kesultanan. Hal itu, selaras dengan firman Allah di dalam kepercayaan Melayu: “ Turuti kata Allah, turuti kata pesuruhnya, dan turiti kami akan rajamu.” (Sudjiman:1989: 123).

                Secara konseptual sultan  dapat bersikap diktator, tetapi  sultan di kerajaan Banjarmasin  bukan penguasa mutlak-absolut. Dalam arti kata, kedudukan  sultan tidak mutlak  seperti kepala negara  di kerajaan-kerajaan agraris yang dibalut oleh konsep dewa raja . Secara struktur sultan  adalah penguasa tertinggi, tetapi ia berfungsi karena dukungan kaum bangsawan (Anis, 1994: 69). Kekuasaan kaum  bangsawan secara lembaga tergabung dalam dewan mahkota yang berfungsi untuk mengontrol dan menentukan arah politik pemerintahan.

                Penduduk  kerajaan Banjarmasin disebut Orang Banjar. Menurut Idwar Saleh (Anis, 2001:94) Orang Banjar terbagi ke dalam tiga sub-suku, yaitu sub-suku Banjar Pahuluan yang menghuni area kaki Gunung Meratus degan area dari Tanjung sampai Pleihari dengan basis ekonominya bersandarkan pada pertanian. Sub-suku Banjar Batang Banyu yang mendiami sepanjang aliran Sungai Tabalong sampai ke Kalua dengan mata pencarian yang bertopang pada pertukangan dan perdagangan, sedangkan Orang Banjar Kuala bermukim di Banjarmasin dan Martapura yang basis ekonominya didukung oleh perdagangan.

                Di tanah (banua) Banjar terdapat suatu ikatan  kekerabatan ambillineal yang disebut dengan nama bubuhan. Bubuhan sangat kuat ikatan sosialnya dan berfungsi untuk memberikan perlindungan  ekonomi dan keamanan bagi anggotanya. Bubuhan dipimpin oleh seseorang yang dianggap mempunyai kelebihan dalam segala bidang  oleh anggotanya. Biasanya kepala bubuhan  merangkap sebagai kepala kampung   yang disebut pambakal. Pambakal sebagai kepala yang formal dalam bertugas ia dibartugas memungut pajak dan merekrut anggotanya untuk dijadikan prajurit dalam masa perang. Dapat dikatakan, pambakal merupakan orang yang mengetahui dan memahami keadaan masyarakatnya serta ia yang akan mencari jalan keluarnya melalui tindakan dengan bijaksana. Pengangkatan untuk menjadi pambakal melalui sebuah pemilihan yang disebut dengan lotrai

Penghulu merupakan nama jabatan keagamaan di tingkat kampung, bertugas mengurus  bubuhan dalam hal-hal yang bersifat keagamaan di kampung .Misalnya mengurus pembagian   harta warisan menjadi imam atau khatib. Penghulu di mata masyarakatnya  menjadi tokoh yang dipanuti, bahkan tidak jarang kharisma penghulu lebih besar daripada pambakal.

 

Tuan Guru adalah sebutan bagi seseorang yang sangat dianggap ahli dalam

 bidang agama Islam. Biasanya para penghulu sebelum diangkat menjadi penghulu  adalah  tuan guru.  Tuan  guru  dapat dikatakan sebagai perangkat kepemimpinan  oleh masyarakat kampung yang bersifat non formal.

                Tatuha Kampung, adalah tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat. Seseorang yang dapat dikatagorikan sebagai Tatuha Kampung, umumnya bertautan keluarga dengan keturunan pendiri desa, ia memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi, bersikap bijak dan memiliki kekayaan. Peranan Tatuha Kampung dalam undang-undang Sultan Adam terlihat jelas, yaitu  bertugas membuat mesjid di sebuah kampung, memerintahkan sembahyang berjamaah dan sembahyang Jumat dan selalu mengedepankan dialog apabila terjadi perselisihan . Dengan demikan sekurang-kurangnya pada tataran kampung kita temukan sebuah demokrasi.

 

DAMPAK PEMERINTAHAN KOLONIAL

 

                Pada abad  XIX penetrasi politik dan ekonomi kolonial mencapai puncaknya dan membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi kerajaan Banjar yang awalnya berorientasikan kepada perdagangan maritim ke agraris. Hal itu ditandai, ketika  Sultan Adam memberlakukan undang-undang hak tanah milik yang di antaranya adalah: tanah wawaran, tanah bakuduwaan, tanah pandulangan, dan tanah handil.

Dalam bidang perdagangan berlaku kebijaksanaan berupa pelarangan bagi golongan bangsawan untuk melakukan perdagangan antar nusa. Sebagai konpensasinya, pemerintah kolonial menggaji sultan dan mangkubumi. Selain itu, pemerintah kolonial memperoleh izin konsesi eksplorasi tambang batubara di tanah-tanah milik kaum bangsawan. Sebagai contoh tanah apanage milik Mangkubumi Kencana. Dari konsesi itu, setiap tahun mangkubumi memperoleh f.10.000 dari perusahaan Belanda (Rees, 1865: 28).

Terdapatnya konsesi eksplorasi tambang batubara yang diberlakukan pada tahun1846 mengundang kehadiran ekonomi uang, upah dan tenaga kerja. Petani-petani sekitar tambang batubara di Pangaron Martapura dan Riam Kanan dipaksa menjadi buruh pertambangan batabara oleh pemerintah kolonial.

Bagi golongan bangsawan dan keluarga istana yang sangat besar jumlahnya, kontrak tahun 1826 dan 1846 memperkecil tanah apanagenya. Berkurangnya tanah apanage berdampak terhadap penghasilan yang biasa diperoleh kaum bangsawan. .

 Sebagai bangsawan dengan gaya hidupnya yang tinggi tentunya  adanya pengurangan penghasilan dirasakan sangat merugikannya.  Sebagai konpensasinya mereka menerapkan beragam pajak yang  kepada petani yang mendiami dan mengolah di masing-masing tanah apanagenya..

                Pengaruh kebijakan dalam menerapkan pajak bagi kalangan petani adalah terbebaninya mereka oleh beragam pajak yang legal maupun illegal. Bentuk pajak yang legal adalah pajak yang dibebani oleh kesultanan untuk membiayai kerajaan.

 

 Pajak  itu antara lain (Rees,1865: 29) :

  1. Pajak pambarian (polltax) yang terbagi  menjadi dua jenis: (a) baktin adalah pajak

      yang harus dibayar  petani perorang sebesar f.2, 60 untuk mereka yang sudah

      nikah  dan f.1,30 bagi yang belum nikah; (b) nadar, sebesar f.5, 60 bagi  yang

      sudah nikah dan f.2, 90 bagi yang belum menikah.  Pajak pambarian (polltax) ini

       tidak dikenakan kepada penduduk disekitar keraton Martapura.

 

  1. Pajak lawian, yaitu pajak natura  yang ditarik dari hasil tanah  yang dikerjakan setiap tahun
  2. Pajak tabus surat, sebesar  f.4 yaitu pajak tanah yang dahulunya ditinggalkan oleh pemiliknya selang beberapa tahun kemudian tanah itu digarapnya kembali.
  3. Cukai juga dikenakan kepada barang-barang perdagangan yang melalui pos-pos tertentu besarnya sepersepuluh dari harga barang yang dibawanya.
  4. Pajak hasil adalah pajak yang ditarik setiap tahun pada musim panen yang besarnya sangat relatif tergantung kepada si penarik pajak.
  5. Pajak pandulangan emas dan intan yang beratnya di atas tiga karat sebesar f.20
  6. Zakat Fitrah yang dikenakan pada musim panen sebesar sepersepuluh dari hasil panen.

Adapun pajak illegal adalah pajak  yang bukan  berasal  dari istana secara resmi, melainkan pjak-pajak yang berasal dari kaum bangsawan ataupun petugas-petugas pajak. Pajak-pakak itu dipungut langsung oleh petugas-petugas pajak dengan perantara pambakal  kampung masing-masing.

Tingginya biaya pajak yang harus dibayar ditambah dengan beragam jenis pengeluaran yang harus diupayakan oleh para petani Banjar membuat para petani hanya mempunyai dua alternatif, yaitu memperbesar produksi atau mengurangi konsumsi. Kedua altenatif itu sangat sulit dipilih. Pada akhirnya  para petani Banjar merasa telah terjadi jurang pemisah antara harapan yang dimilikinya  dengan kemampuan mereka untuk memenuhinya. Petani Banjar pada masa itu  berada dalam suasana yang oleh Gurr(1970:24) disebut sebagai kekecewaan relatif ( relative deprivation). Persoalan tradisi, pajak  dan kekecewaan relatif pada petani Banjar kelak memunculkan keresahan massa.

Seiring dengan ekspansi ekonomi kolonial maka persoala politik dioperasionalkan Belanda dengan cara menyusutkan pengaruh kekuasaan politik elit tradisional Banjar. Hal ini, dibuktikan  dengan terlibatnya pemerintah kolonial dalam urusan pengangkatan sultan dan mangkubumi. Hal ini membuat goyangnya kewibawaan tatanan politik tradisional kerajaan Banjar. Misalnya pada  tanggal 9 Agustus 1852, pemerintah kolonial mengangat Pangeran Tamjidullah seorang anak selir sultan menjadi sultan muda merangkap mangkubumi kerajaan. Pada tanggal 3 November1857 , pemerintah kolonial mengangkat Pangeran Tamjidullah menjadi sultan.

Intervensi pemerintah kolonial dalam urusan suksesi kerajaan merupakan suatu penyimpangan tradisi yang sangat crucial sehingga  memunculkan sikap radikalisasi massa. Pandangan massa bahwa insititusi kerajaan tidak lain adalah wadah baru untuk menghisap mereka, sehingga  massa mulai melecehkan elite politik kerajaan.

 

 

 

MUNCULNYA ELITE TANDINGAN

 

                Sejalan dengan merosotnya kewibawaan elite politik kerajaan di mata massa,  agama Islam semakin tersebar ke pelosok-pelosok kampung. Kondisi ini  di kampung-kampung memperkokoh  kedudukan para elite  tandingan untuk  menjadi patron baru bagi rakyat. Para elite tandingan di pelosok kampung diaktori oleh para tuwan guru, para haji dan pribadi yang dianggap oleh pendukungnya mempunyai sifat-sifat ketuahan dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang tradisi lisan yang menjadi warisan leluhur para pengikutnya.. Para elite tandingan di mata para pengikutnya mempunyai pengetahuan agama yang tinggi dan ditunjang oleh sikap moral  yang terpuji  serta diyakini memiliki kekuatan ketuahan ( adikodrati) membuat kredibilitasnya semakin tinggi.  Hal itu, ditunjukan dalam kemampuannya berolah kanuragan dan keharatan (kedigjayaan), kefanatikannya dalam melaksanakan perintah agama, kemampuan dalam melihat masa yang akan datang, dan kecakapannya untuk menyembuhkan beragam penyakit.

                Berdasarkan kemampuan dalam bidang agama dan kemampuan lainnya yang melekat kepada pribadi para elite tandingan, akhirnya mereka memiliki kewibawaan yang tinggi di kalangan pengikutnya bahkan tidak jarang mereka diberi predikat sebagai Wali Allah.. Elite tandingan dalam peran sosialnya berperan sebagai jembatan tradisi local atau tradisi kecil dengan tradisi besar , yaitu agama Islam ( Sartono,1982: 233).  Rasa hormat  rakyat dan para pengikutnya atas ketuahannya yang dimiliki oleh para elte tandingan harus dilihat oleh konsep otoritas  khrarismatis. Para elite tandingan dengan otoritas kharimatisnya menurut Weber ( 1964:358) akan tumbuh subur dalam masyarakat yang sedang mengalami kegoncangan sosial dan kultural. Sartono Kartodirdjo (1982:233) menambahkan, bahwa  otoritas kharismatis yang dimiliki oleh para elite tandingan mrupakan potensi yang dapat mengggoyangkan kemapanan penguasa kolonial dan para pendukungnya. Para elite tandingan yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Aling dan anaknya bernama Sambang dari kampung  Kombayau Muning, Jalil dari Banua Lima, Damang Lehman, Penghulu Rasyid,  Haji Bodor, Haji Mohamad Thalib, dan Bukhari dari Hantarukung Kandangan., Haji Mohamad Arsyad dari Banjarmasin, Akhmad dari Alabio, Haji Butaher,  Haji Mohamad Saleh., Haji Buyasin dari Plehari ,Guan  dari Bakumpai yang menganggap dirinya nabi dengan gelar Pangeran Kertas Melayang, Pambakal Sanap dan Taah  dari kampung Haur Gading Amuntai , Pambakal  Ali Akhbar dari Sungkai, Pambakal Bakim dari Pangaron, Gusti Acil dan Pambakal Kandet dari Marabahan. (Syamsuddin,2001:282-283).

                Selain itu, para elite aristokrat kerajaan yang masuk kelompok keluarga pagustian,  misalnya Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Gusti Muhamad Seman, Gusti Mohamad Said,  Pangeran Perbatasari, dan elite dari suku Dayak yang termasuk dalam keluarga tamanggung, misalnya Tamanggung Surapati kepala suku Dayak Bakumpai, Tamanggung Anggih kepala suku Dayak  Ot Danum, Wangkang dan lain sebagainya (Syamsuddin, 2001: 10). Keterlibatan mereka dalam gerakan massa membuat gerakan itu lebih berpotensi untuk menggoyang pemerintah tradisional yang didukung oleh pemerintah kolonial.

                Para elite tandingan melakukan upaya-upaya untuk memobilisasi massa melalui pengkajian duduk dan kumpulan tarekatnya serta khotbah-khotbahnya yang menyarankan untuk melakukan perang suci melawan Belanda. Ada juga yang menyarankan untuk tidak membayar pajak serta memboikot pengiriman beras ke Martapura sebagai ibukota kerajaan.  Sebagian lagi dengan cara mengkampanyekan bahwa nilai-nilai tradisional berada dalam keadaan berbahaya atau dengan cara meromantiskan masa lalu yang konon penuh kebahagian dan cerahnya masa depan dibandingkan dengan kesulitan yang sedang mereka hadapi sekarang.   Tampaknya para elite tandingan bertindak sesuai dengan tradisi religo kulturalnya.

 

 

REAKSI MASSA

                Di Kalimantan Tenggara bagian selatan dampak intervensi politik pemerintah kolonial terhadap kerajaan  pada abad XIX  sangat dirasakan oleh masyarakat Banjar.

Pada masa itu, kita menyaksikan kemunduran politik dan wewenang di kalangan elite politik kerajaan, di mana mereka telah tunduk terhadap kepentingan pemerintah kolonial. Hal ini,  membuat rakyat mulai melecehkan keberadaan para elite politik dan mereka mulai mencari para pemimpin yang bukan berasal dari elite birokrasi kerajaan.

Pada saat yang sama, semakin merosotnya wewenang para elite politik kerajaan, kebangkitan agama Islam semakin terasa di Kalimantan Tenggara bagian Selatan. Menurut Rees (l865: 31-32) jumlah haji di Kalimantan Tenggara bagian Selatan sebanyak 1000 orang haji. Bahkan Agama Islam oleh Sultan Adam dijadikan sebagai identitas Orang Banjar. Merupakan suatu kewajaran apabila Orang Banjar sebagai pemeluk agama Islam merefleksikan kebenaran sesuai dengan ajaran agama. Dalam pandangan Orang Banjar orang kulit putih identik dengan kafir, sedangkan pribumi yang bekerja  untuk kepentingan  orang kulit putih disebut pembantu kafir.  Merekapun merasa, bahwa hak-haknya tidak diperhatikan lagi oleh  kerajaan, pajak yang tinggi harus mereka bayar, bahkan tanah pahumaan yang menurut adat milik mereka turut pula dirampas.

Peristiwa yang paling tidak diterima oleh rakyat, ketika Pangeran Tamjidullah pada tanggal 3-11-1857 diangkat oleh pemerintah kolonial sebagai sultanBanjar. Menurut hemat mereka pengangkatan Pangeran Tamjidullah  menjadi sultan  merupakan pelanggaran tradisi yang tidak dapat dimaafkan. 

Ketidakpuasan massa terhadap aparat kesultanan, terutama petugas pajak sudah berlangsung sebelum Tamjidullah diangkat menjadi sultan, misalnya pada tahun 1853 tiga orang petugas pajak di sekitar Amandit telah dibunuh oleh massa. Di Banua Lima, massa menolak membayar pajak kemudian dilanjutkan dalam gerakan keagamaan bernama beratib beramal. Di kampung  Kombayau Muning daerah Rantau, sekitar awal tahun 1859, seorang petani tua yang matanya sudah rabun bernama Aling telah menghasut massa untuk menolak membayar pajak dan menentang pengangkatan Pangeran Tamjidulah menjadi sultan Banjar oleh  kolonial.

Aling pada masa mudanya pernah menjadi perompak sungai, kemudian menjadi  seorang tagab (pengawal) Sultan Adam di keraton Martapura. Ketika Aling merasa sudah tua ia kembali ke kampungnya tetapi Pambakal Karim merampas tanah dan penghasilannya (Syamsuddin, 2001:134). Dalam kemelaratannya, Aling memutuskan untuk melakukan  balampah ( bertapa) dengan cara  menggantungkan dirinya di sebuah pondok di tengah-tengah humanya selama 40 hari 40 malam (Rees, 1865: 42) dengan tujuan meminta ampun kepada Allah atas dosanya  pada masa lalu dan meminta petunjukNya tentang tindakan apa  yang harus dilakukannya terhadap keterhimpitan social, budaya, ekonomi dan politik yang mengimpit masyarakat Banjar. Menurut pengakuannya, bahwa Allah telah memerintahkan ia untuk memimpin massa melawan kedholiman. Sejak saat itu , massa yang berasal dari kampung-kampung tetangga berdatangan dan bergabung dengan Aling untuk melakukan suatu gerakan. Gerakan massa yang dipimpin oleh Aling merupakan embrio dari  Perang Banjar yang area perlawanannya melebar sampai ke Kalimatan Tenggara bagian Tengah dan Timur.

suci Dari paparan di atas terlihat, bahwa gerakan massa di Kalimantan Tenggara bagian selatan tidak hanya anti kekuatan asing melainkan juga menggoyang kelas bangsawan yang  sedang berkuasa. Gerakan  massa ini juga memperlihatkan, bahwa gerakan kepribumian (nativisme) kerap sekali mencetuskan keinginan untuk meromantiskan kepada kondisi pra kolonial dengan cara melakukan aksi perlawanan. Selanjutnya gerakan-gerakan massa itu memperoleh momentum dengan ditanamkannya gagasan perang.

 

               

               

 

KESIMPULAN

 

Ekspansi kolonial dalam bidang politik, budaya, sosial dan ekonomi membuat goncangnya tatanan dan lembaga tradisional di Kalimantan Tenggara bagian Selatan. Tergusurnya tatanan tradisonal  membuat masyarakat mengalami depresi. Dalam suasana

demikian,  maka para elite tandingan yang terdiri  dari para tuan guru, haji, atau orang-orang yang memiliki kepribadian  kuat kemudian diyakini memiliki ketuahan oleh massa pendukungnya membuat suatu gerakan  massa radikal yang menggoncangkan kekuasaan elite tradisional yang didukung oleh kolonial untuk dikembalikan lagi seperti pada masa prakolonial.. 

                Elie Tandingan  dan massa pengikutnya  mempunyai cita-cita cultural ketimbang cita –cita politik, sehingga terpuruknya nilai-nilai kultural tradisional menjadi persoalan pokok dari gerakannya,  kemudian diberi momentum dengan lebel perang suci untuk melegatimasi gerakannya.

 

                Gerakan massa yang dipimpin oleh elite tandingan terjadi karena adanya upaya  untuk menyelamatkan diri dari tergeseknya irama kehidupan. Elit tandingan akan selalu muncul sebagai pionir gerakan massa  sepanjang  kekuasaan digunakan untuk menindas kaum duafa dan menguntungkan orang-orang kaya..

 

KEPUSTAKAAN

Anis, Mz. Arifin,2001,”  Gerakan Datu di Kalimantan Selatan dan Lombok Pada Abad

 XIX” DalamVidya Karya  Tahun XIX No.2, Oktober 2001. Banjarmasin:

. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat

 

Balandier, Georges,1986. Antopologi Politik. Terjemahan: Parsudi Suparlan. Jakarta:

 Rajawali

Gurr, Ted Robert, 1970.  Why Men Rebel. New Jersey:  Princeton University Press.

 

Kartodirdjo, Sartono, 1988,  Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia

 Suatu Alternatif, Jakarta :.Gramedia

 

Keller, Suzanne, 1984,  Penguasa Dan Kelompok Elit. Terjemahan. Jakarta: Rajawali

 Press

 

Kuntowidjoyo,1991,  Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi. Bandung: Mizan

 

Panusi H.M. Sudjiman, 1983, Adat Raja-Raja Melayu. Jakarta: Universitas Indonesia

 Press

 

Rees, Van W.A, 1865. De Bandjermasinsche Krijg 1859-1863. Arnhem: D.A.  Thieme.

 

 

Saleh, M. Idwar,  Syarifuddin, Gazali Usman, 1989-1990, Pola Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan Tanah Secara Tradisional daerah kalimantan Selatan. Banjarmasin: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

 Sjamsuddin, Helius, 2001,  Pegustian dan Temenggung Akar Sosial, Politik,  Etnis

 dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Tengah 1859-1906.

 Jakarta: Balai Pustaka

 

 

Karel, A., Steenbrink ,1984, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke  19.

 Jakarta: Bulan Bintang.

 

Vida, Pervaya Rusianti Kusmartono, 2002, “Organisasi Pemerintahan Early State negara

 Dipa di Kalimantan Bagian Tenggara” Makalah dalam Pertemuan Ilmiah

 Arkeologi  IX Konggres IAAI  2002 di Kediri 23-27 Juli 2002

 

Weber, Max,  1966, The Theory Of Social  Economic Organization. Translated A.M

 Anderson and Talcot Parson. New York:  The Free Prees


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: